Pendidikan Indonesia

Kondisi dunia pendidikan di Indonesia saat ini sedang banyak disorot. Bukan karena kemajuannya tapi karena kemundurannya yang akut. Tahun demi tahun semakin tidak karuan arah kebijakan politik pendidikan nasional. Tak ayal, pelaksanaannya pun menuai banyak kecaman. Sebut saja misalnya, fasilitas gedung sekolah-sekolah dasar hingga menengah di berbagai daerah yang bak kandang ayam, sebut salah seorang guru pada hari pendidikan nasional 2008 di Solo. Jangankan di daerah-daerah terpencil, di Jakarta saja beberapa kali kejadian atas sekolah roboh karena korupsi dalam proyek pembangunannya. Soal korupsi dunia pendidikan ini, Indonesia mungkin juara pertamanya. 
Potret negatif pendidikan tanah air ini tidak luput dari kacamata dunia. Al-Jazeera, salah satu stasiun televisi berita dari Qatar, memotret buramnya dunia pendidikan Indonesia dalam reportase khusus 101 East. Seperti dilansir Al-Jazeera, Rabu (27/2/2013), reportase tersebut menyelidiki mengapa sistem pendidikan di Indonesia merupakan salah satu yang buruk di dunia. 
Liputan Al-Jazeera dititikberatkan pada cerita salah satu Pengajar Muda dari program Indonesia Mengajar besutan Anies Baswedan. Pengajar yang juga Sarjana Teknik berusia 23 tahun ini meninggalkan kemewahan Jakarta untuk mengajar di daerah Tambora, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelum diberangkatkan ke daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) di seluruh Indonesia, para Pengajar Muda dibekali latihan bertahan hidup ala militer. 
Al Jazeera menyebut, belum lama ini Indonesia berada pada peringkat akhir dalam pemeringkatan taraf pendidikan yang menghitung tingkat literasi, hasil ujian, tingkat kelulusan dan parameter kunci lainnya dari 50 negara. Selain itu, hanya sepertiga dari 57 juta anak usia sekolah di Indonesia yang menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Minimnya kondisi pendidikan di Indonesia juga diperparah dengan rendahnya mutu pengajar dan wabah korupsi di berbagai bidang. 
Saat ini, privatisasi dunia pendidikan makin mendapatkan kejayaannya ketika UU Sisdiknas dan UU BHP dibuat. Lembaga pendidikan berwatak seperti perusahaan jasa keuangan yang menjadikan peserta didiknya bagai sapi perahan. Kadangkala, orangtua pun terlalu banyak dibebani berbagai macam pungutan dengan berbagai alasan yang mengada-ada. 
Menurut Irwansyah, pengajar di FISIPOL UI, kini dunia pendidikan sudah seperti politik apartheid. Terjadi diskriminasi terhadap anak-anak dari keluarga miskin. Akses pengetahuan bagi anak-anak kekuarga miskin dijamin tidak akan terpenuhi jika pendidikan berbiaya mahal sekali. Menurutnya, diperlukan sikap kritis dan langkah perlawanan terhadap kebijakan privatisasi dunia pendidikan yang merupakan agenda rejim pasar bebas. 
Jika pengetahuan dan akses pendidikan menjadi ekslusif hanya bagi kalangan yang mampu saja, dijamin seribu persen, jutaaan anak-anak dari keluarga miskin akan buat pengetahuan. Akibatnya, jurang kemerosotan dan keterbelakangan bangsa ini makin menganga. Dan, zaman kegelapan jahiliyah akan kembali terulang. Bukan di Arab, tapi di sini. Di negeri yang kaya akan sumber daya alam nan melimpah ruah yang bernama Indonesia. (Jejen)